Pengangkatan Istri Bupati Sumenep Sebagai Anggota Komisaris BPRS Tuai Aksi

Rahmatullah    •    Senin, 29 Jan 2018 15:39 WIB
unjuk rasa
Pengangkatan Istri Bupati Sumenep Sebagai Anggota Komisaris BPRS Tuai Aksi
Aktivis Forum Komunikasi Mahasiwa Sumenep (FKMS) berunjuk rasa ke kantor Pereintah Kabupaten Sumenep -- Medcom.id/Rahmatullah

Sumenep: Aktivis Forum Komunikasi Mahasiwa Sumenep (FKMS) berunjuk rasa ke kantor Pereintah Kabupaten Sumenep, Senin, 29 Januari 2018. Mereka mempersoalkan pengangkatan Nur Fitriana Busyo Karim, istri Bupati Sumenep A. Busyro Karim, sebagai anggota komisaris Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Sumekar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Pengunjuk rasa bertelanjang dada di bawah guyuran hujan sambil berorasi secara bergantian mengecam pengangkatan istri Nupati Sumenep. Mereka juga membentangkan sejumlah poster bernada kecaman.

"Tolak Istri Bupati sebagai Komisaris Bank BPRS," tulisan di salah satu poster.

Abdul Mahmud, koordinator lapangan, menyebut pengangkatan Nur Fitriana sebagai anggota komisaris berbau nepotisme. Sebagai istri bupati, Nur Fitriana adalah pemegang saham pengendali.

"Bagaimanapun, praktik nepotisme merupakan penyakit yang tidak boleh menjangkiti pemerintah," tegas Abdul di Sumenep, Jawa Timur.

Abdul juga menyebut RUPS-LB hanya alibi bupati untuk mengangkat istrinya sebagai anggota komisaris. Keputusan tersebut dikhawatirkan akan memperburuk citra pemerintah.

Anehnya, lanjut Abdul, ada informasi yang menyebut Nur Fitriana lulusan DIII. Jika itu benar, pengangkatan anggota komisaris itu tidak prosedural. Sebaba, Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 pada pasal 38 huruf F disebutkan bahwa anggota komisaris miminal lulusan Strata 1 (S1).

"Melihat fakta-fakta tersebut, kami menuntut Bupati Sumenep mencabut keputusan pengangkatan anggota komisaris tersebut," tegasnya.

Sayangnya, tidak ada satu pun perwakilan dari Pemkab Sumenep menemui massa. Setelah berdiskusi dengan polisi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

"Kita akan kembali turun jalan. Kami ingin bupati mencabut keputusan tersebut," pungkas Abdul.


(NIN)