R-APBD Jember TA 2018 Selesai Dievaluasi Gubernur Jatim

Kusbandono    •    Kamis, 12 Apr 2018 15:49 WIB
rapbd
R-APBD Jember TA 2018 Selesai Dievaluasi Gubernur Jatim
Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Jember: Surat keputusan eveluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Jember 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2018 telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. Naskah R-APBD 2018 sendiri sudah ditandatangani bersama oleh Bupati dan DPRD Jember pada 5 Maret 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Mirfano menolak bicara soal substansi surat kepada wartawan. Namun Pemkab Jember akan merespons surat tersebut. "Senin besok akan kami kirim tanggapannya," kata Mirfano kepada Medcom.id, Kamis, 12 April 2018.

Dalam surat tertanggal 4 April 2018 tersebut, disebutkan sejumlah koreksi dan revisi dari Gubernur Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim juga menjelaskan beberapa gambaran umum berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Kabupaten Jember terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam gambaran umum itu disebutkan, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati, dilakukan pada 27 September 2017.

Gubernur menilai penyampaian ini tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan pada minggu pertama bulan Juni, sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017.

Bupati kemudian menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS pada 29 September 2017. Gubernur menilai ini juga tidak tepat waktu karena seharusnya dilakukan pada minggu kedua bulan Juni.

Kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD Jember atas Rancangan KUA dan PPAS baru dilakukan pada 5 maret 2018 melalui Adendum Nota Kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD. Gubernur juga menyatakan, kesepakatan bersama ini dilakukan tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat akhir Juli 2017.

Selanjutnya, surat gubernur tersebut menerangkan, penyampaian Raperda APBD kepada DPRD melalui surat Bupati Jember dilaksanakan pada 26 Februari 2018. Penyampaian rancangan ini oleh gubernur dinilai tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama.

Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Jember terhadap Rancangan Perda APBD 2018 dilakukan pada 5 Maret 2018. Dalam surat evaluasinya, Gubernur Soekarwo menyatakan, persetujuan bersama ini tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pada akhir surat, Gubernur Soekarwo menyatakan DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2018. Pemerintahan Jember terancam dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama enam bulan.

"Dikecualikan apabila kepala daerah terlambat menyampaikan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan, maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada pimpinan dan anggota DPRD," demikian surat dari Gubernur Soekarwo.


(SUR)