Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Dirotasi

Syaikhul Hadi    •    Rabu, 12 Sep 2018 13:51 WIB
bpk
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Dirotasi
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Novian Herodwijanto digantikan pejabat baru Harry Purwaka, Rabu, 12 September 2018. Medcom.id/ Syaikhul Hadi.

Surabaya: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan rotasi pada jabatan Kepala BPK Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Novian Herodwijanto digantikan pejabat baru Harry Purwaka.

"Jadi, proses ini sudah biasa untuk meningkatkan kinerja para pejabat terkait," kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun, Rabu, 12 September 2018. 

Harry Purwaka sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau. Sedangkan Novian Herodwijanto mengemban tugas baru sebagai auditor utama keuangan negara II.

Isma Yatun menjelaskan, rotasi yang dilakukan BPK merupakan proses alamiah. Rotasi dilakukan tidak hanya melalui pertimbangan kebutuhan organisasi, melainkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait untuk meningkatkan kinerja di tempat baru. 

Isma kembali mengatakan, dalam penyajian laporan keuangan pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jatim, ada peningkatan signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TA 2015 kepada 29 Pemda atau 74 persen dan Opini WDP kepada 10 Pemda. 

"Di tahun 2017 atas laporan keuangan 2016 diberikan WTP Kepada 31 Pemda dan WDP kepada 8 Pemda atau 79 persen. Sedangkan ditahun terakhir BPK telah memberikan Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017 kepada 37 Pemda atau 95 persen dari sebelumnya," jelas Isma.

Menurutnya, peningkatan opini tersebut bukan hadiah dari BPK, melainkan bentuk prestasi kerja pemerintah daerah atas komitmen pimpinan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Tujuannya untuk memperbaiki tata pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. 

"BPK harus terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional. Terlebih dalam rencana strategis BPK 2016-2020 ke depannya, bisa mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas," tandas Isma.


(DEN)