Raperda Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Sumenep Dikoreksi

Rahmatullah    •    Selasa, 22 Aug 2017 15:46 WIB
dprd
Raperda Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Sumenep Dikoreksi
Gedung DPRD Sumenep, MTVN - Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tunjangan anggota DPRD Sumenep dievaluasi Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Beberapa poin dikoreksi.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Sumenep Moh Mulki kepada Metrotvnews.com, Selasa 22 Agustus 2017. Namun Mulki enggan memaparkan poin-poin yang dikoreksi.

"Perbaikan dalam raperda sudah kami sampaikan ke Gubernur. Kami tinggal menunggu nomor register. Itu informasi yang saya terima," terang Mulki.

Kenaikan tunjangan anggota dewan termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP diresmikan pada 2 Juni 2017.

Mulki menjelaskan usulan kenaikan tunjangan anggota dewan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Namun ia enggan menyebutkan nominal tunjangan yang diajukan.

Mulki menilai kenaikan besaran tunjangan itu wajar. Sejak menjabat di 2014, anggota dewan tak pernah mendapatkan kenaikan tunjangan.

"Semoga saja kabar baik ini semakin meningkatkan kinerja dewan," ungkap Mulki.

Sejak 2014, tiap bulan Ketua DPRD DPRD Sumenep berpendapatan Rp18 juta, sementara Wakil Ketua DPRD Rp16 juta, dan anggota sebanyak 46 masing-masing mendapatkan Rp15 juta. Pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari biaya representasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan khusus.

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menanggapi rencana tersebut. Hazmi, pengurus cabang PMII Sumenep, menegaskan anggota dewan saat ini tidak layak mendapatkan keistimewaan berupa kenaikan tunjangan, karena kinerja yang ditunjukkan jauh dari harapan.
 
“Saya pikir anggota dewan perlu berpikir ulang tentang posisinya sebagai wakil rakyat. Dia bukan sebagai pribadi duduk di gedung parlemen. Tapi representasi public. Nah, karena kerjanya kurang memperhatikan kepentingan public, rasanya tidak pantas anggota dewan menerima kenaikan tunjangan,” ujar dia.
 
Hazmi mencontohkan persoalan alih fungsi lahan pertanian yang akhir-akhir ini marak terjadi. Realitas tersebut mestinya direspon anggota dewan dengan cepat, yaitu memposisikan diri di garda depan untuk menolak alih fungsi lahan itu dengan fungsi legislasinya. Tapi yang terjadi anggota dewan terkesan melempem.
 
Bukan hanya itu saja, Hazmi juga menyebut anggota dewan pintar melanggar peraturan yang dibuat sendiri. Bulan Juli lalu, tutur dia, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep nekat kunker, padahal Badan Musyawarah (Bamus) setempat memutuskan tidak ada kunker bagi anggota dewan dalam bulan itu, karena draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mendesak untuk dibahas.
 
“Lebih baik APBD kan digunakan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutup dia


(RRN)