Disdik Sidoarjo Larang Sekolah Terapkan Permendikbud

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 23 Aug 2016 14:01 WIB
pendidikan
Disdik Sidoarjo Larang Sekolah Terapkan Permendikbud
Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Jawa Timur. (Metrotvnews.com/Syaikhul Hadi)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Orangtua siswa SMPN 1 Sidoarjo tengah gundah dengan besaran dana partisipasi siswa. Sekolah beranggapan uang sumbangan itu sudah sesuai peraturan menteri pendidikan.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Mustain Baladan, berkata lain. Dana partisipasi sebagai bentuk bantuan kepada sekolah telah dilarang. Utamanya, sejak terbit surat edaran dari dinasnya. 

"Sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, pihak sekolah masih di bisa menerima sumbangan dari wali murid. Sumbangan lho ya, bukan pungutan," tegas Mustain, Selasa (23/8/2016). 

Dia tak menampik kalau Permendikbud No 44/2012 memperbolehkan sumbangan tersebut. Namun, sejak surat edaran dikeluarkan 15 Agustus 2016, sekolah tidak lagi diperkenankan menerima sumbangan dari wali murid. Alasannya, sesuai visi misi dari Bupati terpilih, Saiful Ilah atas program pendidikan gratis. 

Baca: Orangtua Siswa Keluhkan Dana Sukarela Dipatok Jutaan Rupiah

"Sejak surat itu dikeluarkan, Baik SD maupun SMP di wilayah Sidoarjo, pihak sekolah tidak boleh lagi menerima sumbangan dari wali murid hingga batas yang tak ditentukan," tandasnya. 

Wali siswa SMPN 1 Sidoarjo, Sugeng, mengeluhkan besaran dana partisipasi. Pasalnya, besaran dana partisipasi yang sifatnya sukarela dipatok kisaran Rp1-3 juta. 

"Jelas orangtua sangat keberatan dengan besaran dana partisipasi itu, ini kan harusnya sukarela bukan dana yang harus dibatasi sekian juta," ungkap Sugeng. 

Kepala Sekolah SMPN 1 Sidoarjo Affani membenarkan penerapan dana partisipasi, tetapi bersifat sukarela.

"Itu mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012," kata Affani melalui sambungan telepon seluler kepada Metrotvnews.com.


(SAN)