Membaca Potensi Penyelewengan APBDes

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 21 Mar 2018 10:02 WIB
dana desa
Membaca Potensi Penyelewengan APBDes
Sosialisasi Dana Desa di Brebes, Jawa Tengah. (Medcom.id/Kuntoro Tayubi)

Brebes: Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) rawan dikorupsi. Ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut ditilep. Meski dana langsung ditransfer ke rekening desa, namun tidak otomatis menutup peluang korupsi.

“Ada beberapa potensi kepala desa menyalahgunakan anggaran APBDes. Karena ada beberapa sumber APBDes, yakni dana desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan pendapatan asli desa (PADes),” kata Pemerhati Sosial, Bahrul Ulum, di Brebes, Selasa, 20 Maret 2018.

Mantan konsultan UNICEF ini menjelaskan, potensi korupsi tersebut dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Misalnya terjadi saat dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Proyek bisa disetujui oleh kepala dinas bila aparat desa menyetor sejumlah dana. Bisa juga terjadi kongkalikong agar dana desa dibelanjakan di toko material tertentu.

Selain itu, penyelewengan juga bisa terjadi antara lain dengan melibatkan pegawai pemerintah kabupaten. Sebab penggunaan dana desa itu tetap memerlukan persetujuan dari kepala dinas.

Kepala Desa Dukuh Badag , Kecamatan Ketanggungan, Kholik mengaku saat ini peluang penyalahgunaan APBDes sangat kecil. Banyak lembaga yang mengawasi penggunaan APBDes.

“Untuk Dana Desa kami langsung diawasi oleh BPKP dan KPK, untuk ADD ada inspektorat, kemudian untuk pendapatan lainnya ada Tim Saberpungli. Belum lagi dari Tipikor Kepolisian, Kejaksaan serta masyarakat,” tutur dia.

Menurut Kholik, proses perencanaan APBDes juga tidak serta merta keluar begitu saja. Harus melalui Musyawarah Desa (Musdes), kemudian berlanjut ke Musyawah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbangcam.

Di tingkat kabupaten ada proses Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menentukan skala prioritas pembangunan daerah hingga ke tingkat desa.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Karangbale, Kecamatan Larangan  Sumeru.  Dia bilang ada beberapa ketakutan para kepala desa dalam mengelola APBDes, terutama yang bersumber dari APBN. Sebagai pengguna anggaran proses pertanggungjawaban dana desa dinilai rumit.

“Mungkin dari perencanaan sudah baik, pelaksanaan juga sudah rapi, karena sudah ada petunjuk teknis penggunaan anggaran baik DD maupun ADD. Namun pada saat LPJ tidak semua bisa berjalan dengan baik,” kata Sumeru.

Menurut dia dalam menggunakan dana desa, aparat desa berpedoman pada APBDes (APB Desa). Sebab di sana jelas disebutkan peruntukkannya.


(SCI)