Pilgub Jatim 2018

PKB Dinilai Sengaja Kosongkan Posisi Calon Pendamping Gus Ipul

Amaluddin    •    Kamis, 12 Oct 2017 14:16 WIB
pilkada 2018
PKB Dinilai Sengaja Kosongkan Posisi Calon Pendamping Gus Ipul
Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar saat menyerahkan surat rekomendasi kepada Saifullah Yusuf sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih membutuhkan koalisi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Itu tercermin dalam surat rekomendasi PKB yang mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai calon gubernur Jatim.

Hingga 12 Oktober 2017, Gus Ipul merupakan calon pertama yang menerima surat keputusan untuk maju dalam Pilgub Jatim. Surat tersebut didapat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi pemilik 20 kursi di DPRD Jatim.

Menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, surat tersebut menjadi penguat soliditas PKB mendukung Gus Ipul. Namun PKB tak menetapkan nama untuk calon pendamping Gus Ipul.

"Posisi cawagub sengaja dikosongkan. Sebab PKB berharap calon pendamping Gus Ipul berasal dari luar partai, dan diserahkan sepenuhnya ke koalisi," kata Suko di Surabaya.

Sikap PKB itu seolah menegaskan masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi. Sehingga, Suko menilai siapapun nama yang muncul sebagai calon pendamping Gus Ipul menjadi penentu peta politik di Jatim.

Pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi, menilai PKB masih membuka diri dengan koalisi. Justru, PKB memberikan bonus kepada partai koalisi yaitu kursi Jatim 2.

"Surat rekomendasi DPP PKB ini juga dapat menjawab keraguan parpol-parpol lain yang mau ikut mengusung Gus Ipul bersama dengan PKB," kata dosen dari Universitas Negeri Surabaya itu.

Agus mengatakan satu-satunya partai di Jatim yang bisa mengusung cagub sekaligus cawagub yaitu PKB. Sebab PKB memenuhi syarat pemilihan, yaitu memiliki 20 kursi di DPRD Jatim.

Agus menilai modal itu sudah cukup. Bilapun PKB tak menemukan partai untuk berkoalisi, itu bukanlah masalah.





(RRN)