Strategi PPP Menangkan Pilkada Jatim 2018

Amaluddin    •    Sabtu, 27 Aug 2016 18:48 WIB
pilkada
Strategi PPP Menangkan Pilkada Jatim 2018
Ilustrasi--Pembukaan Muktamar ke-VIII PPP di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014). ANT/M Ri

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Persatuan Pembangunan mengatur strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jawa Timur pada 2018. Guna mencapai target itu, PPP membuka peluang tokoh dari luar partai untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di 38 kabupaten/kota di Jatim periode 2016-2021.
 
"Itu cara dan strategi kami untuk menjadi partai pemenang dalam Pilkada serentak pada 2018 mendatang," kata Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Sabtu (27/8/2016).
 
Saat ini, baru lima kabupaten/kota di Jatim sudah menggelar musyawarah cabang (muscab). Yakni Kabupaten Lumajang, Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Jember.

"Sedangkan 33 kabupaten/kota lainnya masih belum. Makanya kami buka peluang calon Ketua DPC PPP dari eksternal partai," kata dia.
 
Sistem muscab PPP kali ini berbeda dengan muscab pada tahun sebelumnya yang mengunakan sistem pemilihan ketua secara langsung. Tahun ini, sistem pemilihannya mengunakan sistem perwakilan (Ahlul Halli Wal Aqdi). Sistem itu memungkinkan pemilihan ketua dari lima unsur yakni dari DPP, DPW, DPC, unsur majelis partai dan unsur pimpinan anak cabang. Perwakilan lima unsur itu dibentuk sebelum muscab.
 
"Calon dari eksternal itu bisa dari berbagai unsur. Misal tokoh masyarakat, pengusaha, mantan birokrasi, mantan purnawirawan, dan lainnya," imbuh dia.
 
Politikus sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim itu menambahkan, perubahan sistem muscab ini dilakukan untuk membuka peluang bagi kalangan eksternal yang memiliki semangat dan komitmen untuk membesarkan PPP. Selain itu, sebagai langkah mendongkrak suara dan mewujudkan target kemenangan PPP secara nasional masuk tiga besar sebagai partai pemenang.
 
"Selain perubahan sistem pemilihan, juga ada penekanan dari DPW yakni bagi ketua yang sudah menjabat satu periode tapi tidak berprestasi. Misalnya tidak ada penambahan kursi di DPRD, gagal dalam pencalonan caleg, lebih baik sadar diri dan mengundurkan diri dari pencalonan ketua. Dan jika ada dari kalangan eksternal yang menjadi ketua, akan ada MoU yakni perjanjian mendongkrak suara PPP di kabupaten/kota, jika tidak mampu, harus mengundurkan diri," pungkasnya.

(TTD)