19 Daerah di Jatim Alami Penundaan DAU

Amaluddin    •    Rabu, 31 Aug 2016 11:27 WIB
pemda
19 Daerah di Jatim Alami Penundaan DAU
Foto ilustrasi. (Ant/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Surabaya: Sebanyak 19 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur dipastikan tidak bisa mencairkan Dana Alokasi Umum (DAU) selama empat bulan ke depan atau hingga bulan Desember 2016. 

"Penundaan DAU ini karena pemerintah sedang melakukan pengendalian APBN, karena tidak sesuai target," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Budi Setiawan, Rabu (31/8/2016).

Dari 169 daerah se-Indonesia yang mengalami penundaan DAU itu, kata dia, di Jatim terdapat 19 daerah dan Pemprov Jatim. Untuk pemprov besaran DAU yang ditunda sebesar Rp75,724 miliar per bulan. "Penundaan ini selama empat bulan mulai September-Desember dengan total Rp302,8 miliar untuk Pemprov Jatim," katanya.

Adapun 19 kabupaten kota di Jatim itu adalah, Kabupaten Bangkalan Rp18,328 miliar; Blitar Rp30,649 miliar; Bondowoso Rp25,166 miliar; Jember Rp61,920 miliar; dan Kabupaten Kediri Rp56,230 miliar.

Lalu, Kabupaten Mojokerto Rp35,893 miliar; Nganjuk Rp29,296 miliar; Ngawi Rp28,740 miliar; Pasuruan Rp32,608 miliar; Ponorogo Rp19,239 miliar; Sidoarjo Rp44,370 miliar; Tuban Rp28,429 miliar; Tulungagung Rp42,461 miliar; dan Kabupaten Sampang Rp29,982 miliar.

Kemudian, Kota Kediri Rp11,185 miliar, Madiun Rp9,259 miliar; Pasuruan Rp7,823 miliar; Probolinggo Rp17,027 miliar; dan Surabaya Rp55,830 miliar.

Badan Anggaran DPRD Jatim meminta tim anggaran Pemprov Jatim terus berkoordinasi ke pemerintah pusat. "Kami minta Pemprov mengawal terkait penundaan DAU itu," kata Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Anwar Sadad.

Keputusan penundaaan DAU itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Selasa 16 Agustus.

Dalam PMK tersebut, pemerintah pusat menunda pencairan DAU untuk 169 daerah dengan total anggaran sebesar Rp19,4 triliun. Penundaan itu dilakukan pemerintah guna mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan negara sehingga defisit anggaran masih dapat dikendalikan.


(SAN)