40 Daerah Adopsi E-Government Buatan Pemkot Surabaya

Amaluddin    •    Rabu, 28 Sep 2016 17:56 WIB
pencegahan korupsi
40 Daerah Adopsi E-Government Buatan Pemkot Surabaya
Penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government, di Balai Kota Surabaya, Rabu, 28 September 2016. Foto: Metrotvnews.com/Amal

Metrotvnews.com, Surabaya: Sebanyak 40 daerah di Indonesia mengadopsi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi (e-government) yang telah mapan diterapkan Pemerintah Kota Surabaya.

Proses adopsi sistem itu terwujud dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government Pemkot Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemkab Sidoarjo. 

"Acara ini inisiasi KPK," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/9/2016).

Sebanyak 40 daerah yang akan mengadopsi e-government ini antara lain dari Sumatera Utara (14 kabupaten/kota), Sumatera Barat (10 kabupaten/kota), Bengkulu (empat kabupaten), Sulawesi Tengah (lima kabupaten), dan Jawa Tengah (tiga kabupaten). 

Kelima gubernur dari lima provinsi ini datang ke Surabaya untuk menandatangani nota kesepakatan didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Risma mengatakan penggunaan e-government bisa mengurangi potensi korupsi karena memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dan pihak luar. 

"Penerapan e-government juga terbukti mampu menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Kami bisa membangun kota ini melalui penghematan itu," kata Risma.



Pemkot Surabaya juga mengembangkan sistem e-government untuk urusan pelayanan seperti e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga e-health. 

"Sejumlah layanan itu membuat warga bisa mengurus perizinan hanya melalui ponselnya. Bahkan, masyarakat bisa mencetak sendiri berkas/dokumen perizinan," kata dia. 

Beberapa kepala daerah merespons positif pengadopsian sistem e-government ini. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merasakan manfaatnya. Menurut Ganjar, sistem itu efektif menghemat anggaran dan mengurangi celah korupsi. 

"Yang terpenting sebenarnya adanya komitmen dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya oke dan sistemnya oke, penerapan sistem ini bisa berjalan dengan baik," kata Ganjar. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government Pemkot Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemkab Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. 

“Pemberantasan korupsi bukan hanya melalui tangkap tangan, tetapi juga pencegahan. Bagaimana kita membangun sistem berbasis elektronik untuk mengurangi keinginan berkorupsi. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem e-government," kata Alexander.


(UWA)