Soekarwo: Pelepasan PT PWU Harus Seizin Gubernur

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo tak banyak berkomentar soal pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang notabene milik badan usaha milik daerah (BUMD). Namun ia menegaskan pelepasan aset milik BUMD harus sesuai prosedur.

Pakde Karwo ogah berkomentar lebih jauh soal pelepasan aset yang penanganannya kini bergulir di Kejaksaan Tinggi Jatim. Alasannya, pelepasan aset terjadi saat Pakde Karwo belum menjadi Gubernur Jatim.

"Saya belum tahu detail, nanti saya coba cek dulu," kata Pakde Karwo ditemui di Gedung Grahadi, Kota Surabaya, Jatim, Rabu (2/11/2016).

Pakde Karwo menjabat sebagai Gubernur Jatim mulai Februari 2009. Sementara pelepasan aset terjadi dalam rentang waktu 2000 hingga 2010. Dalam rentang waktu itu, Gubernur Jatim dijabat Imam Utomo.

Menurut Pakde Karwo, masalah pelepasan itu merupakan wewenang hukum. Jadi ia tak mau berbicara soal hukum.

Namun ia menjelaskan soal prosedur pelepasan aset BUMD. Pelepasan aset harus mendapat persetujuan pemerintah daerah, DPRD Jatim, dan rapat umum pemegang saham. 

Tindakan itu pun harus mendapat izin dan persetujuan Gubernur. Bila tidak, maka pelepasan aset menyalahi aturan.

"Sebab, pemerintah daerah merupakan pemegang saham mayoritas," ujar Pakde Karwo.

Kasus penyalahgunaan pelepasan aset PT PWU itu masih bergulir di Kejati Jatim. Kejati menetapkan dua tersangka dalam kasus itu.

Tersangka pertama yaitu Wisnu Wardhana. Wisnu kini mendekam di Rutan Medaeng Sidoarjo. Saat pelepasan aset, Wisnu menjabat sebagai manajer aset PT PWU.

Lalu akhir Oktober 2016, Kejati menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus serupa. Kejati menilai Dahlan mengetahui soal pelepasan 33 aset PT PWU.

Baca: Kejati Jatim: Penetapan Tersangka Dahlan Murni Kasus Hukum

Menurut Asisten Intelijen Kejati Jatim, Edy Birton, Dahlan sendiri yang mengakui jika dia yang menandatangani berkas penjualan aset BUMD Pemprov Jatim PT Panca Wira Usaha (PWU). Saat itu, bos media nasional Jawa Pos tersebut menjabat sebagai direktur utama PT PWU.

Dahlan sedianya menjalani penahanan di Lapas Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Namun kondisi kesehatannya menurun, sehingga Kejati menyepakati Dahlan menjadi tahanan kota selama menjalani penanganan medis.

Soal prosedur pelepasan aset PT PWU, Dahlan mencurahkan isi hatinya di laman Jawa Pos. Dalam tulisan berjudul 'Korupsikah Saya di PT PWU Jatim?', Dahlan mengaku pernah meminta penegasan DPRD Jatim mengenai pelepasan aset PT PWU. 

Pada 2014, tulis Dahlan, ia bertanya ke DPRD Jatim apakah penegasan PT PWU harus tunduk pada perda atau Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Bila tunduk pada Perda, PT PWU memang harus mendapatkan izin DPRD. Bila menggunakan UU PT, izinnya berasal dari rapat umum pemegang saham PT PWU.

"Penegasan itu saya minta karena RUPS sebenarnya sudah menyetujui pelepasan sebagian aset perusahaan sebagai upaya radikal dalam memajukan perusahaan. Tapi, masih ada saja suara-suara yang tetap mewajibkan PT PWU untuk mendapat persetujuan DPRD," demikian Dahlan menuliskan curahan hatinya mengenai kasus tersebut.

Ia pun menunggu sinyal dan jawaban dari DPRD. Ia mengaku tak melakukan lobi apapun. Hingga akhirnya, sekian bulan kemudian, pimpinan DPRD Jatim menjawab pertanyaan Dahlan. 

Tapi surat jawaban itu dilayangkan ke Gubernur Jatim. Karena, DPRD tak semestinya berkirim surat ke PT PWU. Lalu Gubernur meneruskan surat tersebut ke PWU.

Surat menyatakan PT PWU tunduk pada UU PT. Sehingga keputusan RUPS soal pelepasan aset dapat dilaksanakan.


(RRN)