Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Suhana meminta pemerintah membatalkan kebijakan ekspor pasir laut. Sebab kebijakan itu sangat keliru.
"Ini melanggar komitmen pemerintah untuk mengedepankan pembangunan laut yang lestari," kata Suhana dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya, kebijakan mengekspor pasir laut mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah selalu berkoar-koar untuk selalu menghadapi ancaman iklim di Indonesia, justru malah merusak.
"Ada suatu paradoks dari kebijakan ini, di satu sisi pemerintah gembar-gembor ekonomi, kerusakan iklim ternyata dengan keuarnya PP justru mencederai apa yang digembar-gemborkan pemerintah belakangan ini," ungkapnya.
Suhana juga menilai kebijakan ekspor pasir laut ini merupakan kebijakan mundur. Indonesia akan mengalami kerusakan lingkungan yang semakin parah dan masif.
"Sedimentasi itu adalah menandakan bahwa ada wilayah lain yang mengalami kerusakan. Bukan menjadi berkah ekonomi," ujar Suhana.
Sedimentasi itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Hal itulah yang mestinya harus diperbaiki.
"Hasil ekspor pasir laut ini sangat kecil. Namun rehabilitasi membutuhkan anggaran banyak seperti kejadian Pulau Nipah," pungkas Suhana.
Sebelumnya, pemerintah kembali membuka izin ekspor pasir laut. Kebijakan tersebut sebelumnya dihentikan di era Presiden Megawati demi mengendalikan dampak ekpolitasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
