- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
PDIP-PPP Siap Ikuti Putusan MK soal Sistem Pemilu
Nasional • 3 days agoPara petinggi partai politik memberikan tanggapan usai beredar kabar soal sistem proporsional tertutup yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusional (MK), usai sidang pemeriksaan judicial review mengenai sistem pemilu. PDIP dan PPP pun memberikan tanggapannya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa dirinya enggan ikut campur, lantaran hal ini adalah ranah MK.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga memberi tanggapannya. Ia menyatakan bahwa PDIP siap mengikuti putusan MK meskipun lebih condong terhadap sistem proporsional tertutup.
"Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan selalu siap baik pemilu legislatif terbuka maupun tertutup. Meskipun, PDI Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup," ujar Hasto.
Selain PDIP, Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan tidak menolak sistem proporsional tertutup, tetapi pihaknya tetap memilih penggunaan sistem lama yakni terbuka, mengingat proses pemilu sudah berjalan. Meski demikian, PPP mengaku akan mengikuti apapun keputusan MK.
Informasi menganai MK akan memutuskan penggunaan sistem coblos gambar partai mencuat, berkat pernyataan Mantan Wamenkumham yang juga Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengaku menerima informasi tersebut dan diunggah di media sosial miliknya.