Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Kembali Menang dalam Pemilu Kontroversial

Putra Presiden Terpilih Pertama Guatemala Menang Pemilu

Putra Hun Sen Siap Jadi PM Kamboja usai Kemenangan Pemilu

Mali Adopsi Konstitusi Baru usai Deklarasi Presiden

Partai PM Kamboja Hun Sen Diyakini Kembali Menang dalam Pemilu Terbaru

Projo Jabar Usulkan Prabowo-Airlangga Maju di Pilpres 2024

Relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Barat mengusulkan pasangan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Usulan tersebut muncul setelah musyawarah yang diikuti seluruh DPC se Jawa Barat.

Nama bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto mendapat suara tertinggi dengan dukungan 16 DPC Projo di Jawa Barat. Keputusan ini diambil dalam tahapan simulasi dengan memasangkan beberapa nama lain yang diperkirakan masuk dalam bursa capres dalam pilpres mendatang.

Nama calon presiden yang muncul selain Prabowo Subianto adalah Ganjar Pranowo. Sementara nama bakal calon wakil presiden yang muncul adalah Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.

Nantinya, hasil ini akan menjadi rekomendasi Projo Jabar untuk disampaikan dalam Konkernas yang akan digelar dalam waktu dekat.

Korban Tewas Kekerasan Pemilu di Benggala Barat India Jadi 18 Orang

Data Janggal Terkait 52 Juta Pemilih Dipertanyakan

Tahapan Pemilu 2024 Dinilai Sudah Bermasalah Sejak Awal

Megawati Dinilai Sosok Berpengaruh yang Bisa Hentikan Siasat Tunda Pemilu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyurati Ketua Umum PDIP Megawati soal kekhawatiran penundaan Pemilu 2024. Denny menyebut Megawati sebagai sosok berpengaruh yang bisa menghentikan siasat penundaan pemilu.

"Karena Ibu Mega bagaimanapun punya pengaruh yang luas dan sayangnya saya dalam beberapa waktu terakhir mendapat lagi masukan gerakan penundaan pemilu terus berlanjut," kata Denny di Primetime News Metro TV, Jumat (2/6/2023). 

Siasat penundaan pemilu masuk dari berbagai pintu, salah satunya lewat gugatan sistem pemilu. Putusan MK soal sistem pemilu baik terbuka maupun tertutup akan bersifat final. Karena itu, Denny memberi pandangannya dari sekarang untuk menjaga putusan pemilu sesuai dengan demokrasi. 

"Saya mengadvokasi pengawalan publik terhadap putusan MK itu. Begitu putusannya dikeluarkan maka tak ada yang bisa kita lakukan selain menghormati," tuturnya. 

Dalam banyak kesempatan, Denny melihat gerakan penundaan pemilu dilakukan orang-orang yang berpengaruh di dunia politik. "Saya juga melihat bahwa gerakan penundaan ini disampaikan oleh orang-orang yang punya kapasitas, akses, dan memang bidangnya di sektor kepemiluan." 

Ia menilai Megawati sebagai pemimpin partai pemenang pemilu yang kadernya kini sebagai presiden bisa mengehentikan gerakan-gerakan penundaan pemilu.

"Saya memilih memberitahukan ke beliau karena jika Bu Mega dan Presiden Jokowi serius tentu gerakan-gerakan ini bisa dihentikan," ujarnya. 

Politisi senior PDIP, Panda Nababan, justru heran dengan surat terbuka Denny ke Megawati itu. Sebab menurutnya, indikasi penundaan pemilu oleh KPU dan Bawaslu tidak ada sama sekali.  Bahkan sepengetahuannya, Menko Polhukam ditugaskan menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. 

"Jadi saya heran saudara Denny Indrayana ini berimajinasi atau mendramatisasi yang tidak ada," katanya. 

Denny Indrayana Buat Surat untuk Megawati Minta Hentikan Siasat Tunda Pemilu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, melayangkan surat terbuka ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam suratnya, Denny meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemilu 2024 yang kembali mencuat.

Pernyataan itu disampaikan Denny melalui media sosial miliknya. Ia menyebut, keselamatan bangsa saat ini sedang dipertaruhkan, karena rencana penundaan pemilu.

Siasat penundaan pemilu juga masuk melalui perusakan kedaulatan partai. Salah satunya, perkara peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap Partai Demokrat di Mahkamah Agung. 

"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram orde baru uang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," kata Denny melalui surat terbuka, Jumat (2/6/2023).

Denny berharap Megawati sebagai sosok politik yang paling tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu menghentikan segala manuver politik. 

Abdillah Toha Soroti Manuver Politik Jokowi Membahayakan Demokrasi

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus penasihat wakil presiden periode 2009-2014, Abdillah Toha mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Abdillah menilai manuver politik Jokowi membahayakan demokrasi bangsa. 

"Tapi yang utama dan yang terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita," kata Abdillah Toha. 

Menurut Abdillah Toha, Jokowi tidak lagi berfokus pada pekerjaan utama selaku kepala negara yang telah dimandatkan rakyat. Namun, memilih bermanuver dengan merusak demokrasi, antara lain membatasi jumlah calon presiden oleh undang-undang. 

Abdillah Toha juga mewanti-wanti manuver politik Jokowi demi keuntungan pribadi maupun kelompok terdekatnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan koruptif. 

Sebelum melangkah lebih jauh dan merusak demokrasi bangsa, Abdillah berharap Jokowi dapat berubah serta memperbaiki diri menjadi presiden yang menjamin kelancaran Pemilu 2024 dengan damai, adil dan jujur. 

Mahfud MD Sebut Kecurangan Pemilu Bukan Rekayasa Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan umum di Indonesia tak pernah lepas dari kecurangan. Menurutnya, kecurangan pemilu tak ada kaitannya dengan isu pemerintah. 

"Pemilu tuh pasti curang, karena yang curang sekarang adalah orang di bawah, bukan pemerintah dan bukan rekayasa pemerintah," ujar Mahfud MD dalam program Kick Andy Metro TV, Selasa (30/5/2023). 

Meski begitu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu 2024 harus diselenggarakan tanpa ditunda-tunda. 

"Saya kan orang yang paling menolak pemilu ditunda," katanya. 

Sebagian masyarakat menilai adanya indikasi kecurangan pemilu, lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun dan mulai berlaku periode ini. 

"Kalau secara hukum tata negara, kita harus ikuti putusan MK itu. Tapi, kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan putusan itu karena semestinya berlakunya tahun depan," kata Mahfud MD. 

KPU Gandeng PPATK Cegah Adanya Aliran Dana Ilegal Kampanye

PPATK akan menindaklanjuti temuan indikasi pidana transaksi keuangan 

Masih Ada Kecurangan, Mahfud MD: Pemilu Sekarang Sama dengan Orde Baru