Koruptor Dianggap Pengkhianat Pancasila

KPK Pastikan Pemeriksaan Sekjen DPR Terkait Kasus Baru

KPK Kembali Sita Aset Rafael Alun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo. terbaru, KPK telah menyita dua buah mobil di Surakarta, Jawa Tengah, yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK terus melakukan penelusuran aset dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Tim penyidik telah menyita dua buah mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

Selain itu, penyidik juga sudah menyita motor gede Triumph 1200 cc yang lokasinya berada di Yogyakarta. KPK memastikan, penyelesaian kasus ini dilakukan maksimal.

Semua aset yang berkaitan dipastikan disita untuk dirampas ke negara. Masih terdapat satu aset milik Rafael Alun berupa bangunan kontrakan 21 pintu yang berlokasidi Srengseng, Jakarta Barat yang hingga saat ini belum disita oleh penyidik KPK. Kontrakan yang dibangun sejak 2010 tersebutlengkap dengan fasilitas dan isinya, seperti tempat tidur, AC dan kamar mandi dalam. 

Berdasarkan keterangan penjaga kontrakan, sejak Rafael menjadi tersangka anggota KPK baru satu kali mendatangi bangunan kontrakan tersebut. 

Total Aset Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Sentuh Rp100 Miliar

Total Aset Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Sentuh Rp100 Miliar

Beragam barang sudah disita oleh KPK

Polemik Pemberhentian Endar Diminta Diselesaikan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Pengacara Lukas Enembe

Hakim Agung Prim Haryadi Mangkir dari Panggilan KPK

Penelusuran Aset di Kasus Lukas Enembe Dipastikan Optimal

KPK Follow The Money di Kasus Rafael Alun

KPK Bakal Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Pencucian Uang

Pemecatan Teddy Minahasa jadi Berita Terpopuler

Usai Diperiksa KPK, Sekjen DPR Bungkam

Diperiksa KPK, Sekjen DPR Kabur Saat Ditanya Wartawan

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum bisa memerinci kasus yang ditanyakan ke Indra

KPK Tegaskan Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe Masih Diusut

KPK Diminta Selisik Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Kabupaten Bandung

KPK Lelang Mobil Eks Komisaris PT Panin Investment

Lukas Enembe Diadili di PN Tipikor Jakpus Didakwa Terima Duit Haram Rp46,8 Miliar

Andhi Pramono Diduga Tukar Valas untuk Beli Rumah

KPK menduga hal itu setelah memeriksa empat saksi

KPK Panggil Hakim Agung Prim Haryadi

KPK Sita Rumah, Indekos, dan Kendaraan Mewah Milik Rafael Alun

Modus Korupsi di BUMN Mulai dari Suap sampai Jual Beli Jabatan

KPK Berikan Wejangan Antikorupsi untuk Pejabat Kementerian BUMN

Firli Bahuri Dinilai Tidak Patuh Hukum Karena Tolak Hadiri Panggilan Ombudsman

Ombudsman Dinilai Berhak Memeriksa KPK Terkait Laporan Brigjen Endar

Maksimalkan Pencegahan Korupsi, Masyarakat Diminta Jadi Mata KPK

KPK Sebut Polemik Pemberhentian Brigjen Endar Cuma Bisa Ditangani PTUN

Mahfud MD: Dana Korupsi Menara BTS Mengalir ke Parpol Hanya Gosip Politik

Dugaan dana korupsi menara BTS Kemenkominfo mengalir ke sejumlah partai politik masih ramai diperbincangkan. Mahfud MD mengatakan isu aliran dana itu hanya gosip belaka.

"Saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya soal aliran dana BTS ke ke parpol A B C, saya jawab itu hanya gosip politik," ucap Mahdud MD. 

Mahfud MD mengaku tidak ingin tahu dan tidak akan mengurusi hal semacam itu. Ia akan menyerahkan seluruh rekaman percakapan dengan para wartawan itu ke Kejaksaan Agung.

"Saya tidak ingin tahu, benar atau tidak, biarkan Kejagung yang menyelesaikan,' ungkapnya.

Mahfud menegaskan hanya bertindak di ranah hukumnya saja. Oleh karena itu, Ia tidak akan mengurusi gosip politik semacam itu. 

Berdasarkan isu yang beredar, terdapat tiga parpol yang diisukan mendapat aliran dana korupsi menara BTS, yakni NasDem, PDIP dan Gerindra. Ia meyakni bahwa dugaan itu merupakan karangan semata.

"Saya sangat yakin, kalau pun ada unsur benar, tidak lebih dari 30%," tuturnya.

Kendati demikian, Mahfud meminta pihak yang disebut bisa melakukan klarifikasi. Hal itu dilakukan untuk menghentikan pergerakan bola liar dugaan aliran dana tersebut.

Pelapor Rekaman Terkait Kasus Suap MA Diklarifikasi KPK

DPR Tunggu Pemerintah Sikapi Putusan MK tentang KPK